PRAKTIK AREA

a. Hukum Keluarga
    1) Izin Poligami
    2) Izin Kawin, Dispensasi Kawin dan Wali Adhal
    3) Penolakan Perkawinan
    4) Pencegahan Perkawinan
    5) Pembatalan Perkawinan
    6) Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah
    7) Perkawinan Campuran
    8) Cerai Talak
    9) Cerai Gugat
   10) Harta Bersama
   11) Talak Khuluk
   12) Syiqaq
   13) Li’an
   14) Asal-usul Anak
   15) Pemeliharaan dan Nafkah Anak
   16) Perwalian
   17) Pengangkatan Anak
b. Hukum Kewarisan
c. Wasiat dan Hibah
d. Wakaf
e. Ekonomi Syariah
f. Zakat, Infaq, dan Shadaqah
g. Sengketa Kewenangan Mengadili
h. Itsbat Rukyatul Hilal

Postingan populer dari blog ini

TARIF PENGACARA DI MAGELANG

Mengenai fee advokat atau menggunakan istilah yang digunakan UU, honorarium atas jasa hukum seorang advokat, pada prinsipnya ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan antara advokat dengan kliennya. Demikian ketentuan Pasal 21 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Jadi, tidak ada standar atau tarif baku mengenai honorarium jasa hukum advokat. fee advokat dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu; Lawyer fee, yang umumnya dibayar di muka sebagai biaya profesional sebagai advokat. Lawyer Fee atau Jasa Pengacara, setiap pengacara atau tim pengacara tentu memiliki tarif yang berbeda tergantung kasus dan lokasi atau tempat pengajuan misalnya kasusnya salah satu pihak tidak setuju bercerai, saksi yang tidak begitu kuat, atau lingkungan pengadilan yang dinilai mengancam keamanan Pengacara. namun secara umum untuk tarif jasa pengacara biasanya Kisaran Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), namun bisa mencapai angka
Baca selengkapnya

PERUBAHAN BIODATA AKTA KELAHIRAN

Gambar
Bahwa untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan , hal ini dapat kita lihat dari ketentuan  Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan   (“ UU No. 23/2006 ”)   jo. Pasal 93 ayat  ( 2 )  Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ( “ Perpres No. 25/2008 ” )  yang menyatakan demikian: Pasal 52 ayat  ( 1 ) UU No. 23/2006 “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan  penetapan pengadilan  negeri tempat pemohon”. Pasal 93 ayat  ( 2 ) Perpres No. 25/2008 “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a.      Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ; b.      Kutipan Akta Catatan Sipil; c.      Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d.      Fotokopi KK; dan e.      Fotokopi KTP .” Jadi dalam rangka penambahan nama atau disebut dengan 
Baca selengkapnya

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH

Gambar
Sudah menjadi rahasia umum bahwa sengketa tanah kerap terjadi di Indonesia. Untuk itu, sebagai pemilik lahan tentu harus lebih waspada lagi agar terhindar dari kasus sengketa tanah. Berikut ini beberapa kiat yang dapat dilakukan. Cek Asal Usul Kepemilikan Lahan Periksa dengan seksama status lahan yang akan dibeli. Apakah memang benar lahan tersebut dimiliki oleh penjual, yang dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau girik. Cek Keabsahan Sertifikat Jika memang si penjual dapat menunjukkan sertifikat atau girik atas lahan tersebut, Anda harus memastikan keabsahan dokumen tersebut. Caranya dengan mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengetahui keaslian dokumen dan membuktikan bebas sengketa tanah. Pastikan Kredibilitas Penjual Selanjutnya, pastikan kredibilitas penjual. Jika penjual adalah pengembang ( developer ) maka periksalah rekam jejak perusahaan pengembang tersebut. Jika pengembang merupakan perusahaan terbuka, rekam je
Baca selengkapnya